"Subsidi BBM itu sumber maksiat. Banyak masalah karena BBM subsidi," ungkap Susi dengan nada tinggi yang membuat suasana tegang di Gedung Mina Bahari III Kementerian KPP di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).
Menurut Susi, penyaluran BBM subsidi ke kapal tangkap juga salah sasaran. Banyak kapal besar di atas 30 Gross Ton (GT) eks asing yang mendapatkan jatah BBM subsidi. Tetapi justru nelayan kecil yang mempunyai kapal di bawah 10 GT tidak mendapatkan BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain di laut, masalah BBM subsidi juga terjadi di darat. Banyak BBM subsidi dinikmati oleh truk-truk perkebunan, termasuk oleh industri, padahal secara aturan dilarang mengkonsumsi BBM subsidi.
Susi berpendapat alokasi dana BBM subsidi bisa disalurkan untuk program lainnya yang produktif. Misalnya untuk mensejahterakan nelayan dan meningkatkan pendidikan masyarakat miskin.
"Begini-begini ini di darat juga sama dipakai industri. Subsidi BBM tidak sehat. Bayangkan Rp 300 triliun tidak terpakai. Kita pakai Rp 100 triliun saja kita bisa bangun 10 IPB (Institut Pertanian Bogor), 10 Universitas Indonesia (UI), 40 tahun UI nya cuma 1. 30 tahun ITB cuma 1. Saya sedih," kata Susi.
(wij/nrl)











































