Diskusi 2 Jam dengan KPK, Menteri Susi Ingin Bangun Transparansi di KKP

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdiskusi tentang pencegahan korupsi selama 2 jam dengan KPK. Menteri yang belakangan menyita perhatian publik itu ingin membangun transparansi di Kementerian yang dipimpinnya.

"Kita mau membangun policy di KKP yaitu transparansi, lalu tata kelola laut yang kita inginkan yang sustainable dan lestari itu bisa juga di jaga," kata Susi usai diskusi di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2014) malam.

Kedatangan Susi juga untuk meminta dukungan KPK atas diberlakukannya moratorium pemberian izin tangkap ikan untuk kapal-kapal besar di atas 30 gross ton (GT) untuk 6 bulan. Menurutnya, moratorium hanya sebuah langkah awal dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Kita juga besok akan mengajukan pelarangan transhipment (pengapalan). Jadi nggak boleh lagi bongkar muat di tengah laut," tutur pemilik maskapai Susi Air ini.

"Kemudian kita buat kuota untuk bulan tangkap, kapan kita boleh tangkap, size yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang nangkap sama alat tangkap yang ramah lingkungan. Itu aja," lanjutnya.

(rna/fjr)