Ahok Usul Walikota, Gubernur dan Menteri Tak Perlu Dapat Kawalan di Jalan

Jakarta -

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan mobil dinas menteri-menteri seharusnya tak perlu dikawal patwal. Menurutnya pengawalan oleh dishub yang didapatnya sebagai kepala daerah, juga tak perlu. Ahok berujar dia akan menyampaikan hal itu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita harap, mungkin nanti saat pak Jokowi pulang kita akan sampaikan kepada beliau. Kita harus tegakkan UU lalu lintas, menteri-menteri sebetulnya tidak bisa dikawal. Termasuk dishub, harusnya dia enggak bisa kawal kami,” kata Ahok.

Hal ini dikatakannya kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2014). Menurutnya seharusnya dishub lebih baik mengawal mobil pemadam kebakaran, atau bus tingkat yang lebih menyangkut kepentingan orang banyak.

“Kalau kita enggak usah dikawal, kecuali mendesak. Itu pun suruh polisi lalu lintas aja yang ngatur-ngatur, kan tugasnya dia atur lalu lintas,” kata dia.

Ahok menambahkan, dia heran karena sekarang level walikota juga sudah mulai dapat fasilitas pengawalan dari Dishub. Padahal, lanjutnya, pada zaman pemerintahan gubernur Fauzi Bowo, hal itu tidak berlaku.

Karena itu, Ahok menolak dikawal-kawal lagi saat berkendara untuk memberi contoh kepada para walikota dan bupati.

“Makanya tadi saya bilang sama ajudan semua, kita pun enggak mau dikawal lagi. Enggak boleh lagi Dishub kawal kita, supaya walikota semua enggak ikut (dikawal). Kecuali ada rapat atau jadwal yang penting banget. Kalau presiden bisa setujui, menteri pun tidak dikawal. Kalau semua minta, Polantas nanti bisa habis (hanya untuk dikawal),” ujarnya.

Ahok berjanji akan mengusulkan hal itu kepada presiden. Dia siap menerima risikonya. “Nanti aku ngomong kalau ada kesempatan. Paling ada menteri marah,” ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

(ros/fjr)