Ini Kata JK Soal Sumber Dana dan Payung Hukum KIS serta KIP

Jakarta - DPR mempersoalkan 'kartu sakti' Presiden Joko Widodo terutama Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah mulai dibagikan, terkait payung hukum dan anggaran.‎ Wakil Presiden Jusuf Kalla menerangkan payung hukum keduanya adalah APBN.

"APBN itu undang-undang. Itulah payung hukumnya," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara cerdas cermat SMA di gedung MPR, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Dalam APBN itu terdapat ketentuan tentang pelayanan jaminan kesehatan dan pendidikan. Soal APBN ini, juga pernah disinggung oleh Menko PMK Puan Maharani di mana kedepannya perlu APBN-P.

Sementara,‎ terkait sumber dananya, JK mengatakan menggunakan anggaran yang sudah ada. Yaitu KIS dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang anggarannya sangat besar.

"Kalau KIP kan dilaksanakan oleh diknas, anggarannya besar dan resmi," kata JK tak merinci nomenklaturnya di APBN.

"Nanti kita bicarakan," imbuhnya saat ditanya lebih jauh soal pelaksanaan KIP dan KIS itu.

(iqb/erd)