Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada wacana pemekaran komisi-komisi di DPR dalam kesepakatan yang akan ditandatangani antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Komisi Maritim diwacanakan menjadi salah satu komisi baru hasil pemekaran.
"Jumlahnya sedang dibahas, cuma salah satunya ada komisi maritim," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Fahri menyatakan belum ada kepastian berapa jumlah Komisi hasil pemekaran itu. Hanya saja, untuk wacana Komisi Maritim, Fahri menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo menjadi dasarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komisi Maritim bisa menjadi Komisi XII. Ini merespons kebijakan pemerintah, kebijakan maritim Presiden Jokowi yang juga sudah mengadakan pertemuan di Tiongkok, bertemu Presiden Tiongkok, Presiden Amerika Serikat, dan sebagainya," tutur Fahri.
Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPR Setya Novanto, Fahri juga menuturkan, wacana kocok ulang tidak mungkin. "Kocok ulang tidak ada," katanya.
(dnu/trq)
.webp)
