Mendagri Masih Cari Solusi Polemik Pengosongan Kolom KTP

Jakarta - Wacana pengosongan kolom KTP hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat karena menyangkut hak penganut agama. Hingga sekarang jalan keluar untuk permasalahan ini masih dicari oleh pemerintah.

"Sampai saat ini masih dipikirkan jalan keluarnya. Apakah orang yang di luar 6 agama itu tidak boleh punya KTP, padahal KTP itu kan macam-macam urusannya. Usulan (pengosongan kolom) kami tampung," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo usai upacara peringatan hari Pahlawan di TMP Kalibata, Senin (10/11/2014).

Menurut Tjahjo, permasalahan pengosongan kolom agama di KTP dan semua yang terkait dengan hal tersebut merupakan domain Menteri Agama. Mendagri hanya berwenang untuk mengatur administrasinya saja.

"Fungsi, saran dan masukan dari agama lain itu kan domain Menteri Agama. Kita hanya atur soal administrasi saja, sebagai Warga Negara harus diberi hak yang sama," jelasnya.

Hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih jauh antara Mendagri dan Menag terkait hal ini. Menurut Tjahjo, Polemik pengosongan kolom agama merupakan kasus lama, hanya saja sekarang ditambah dengan permasalahan mengenai hak warga negara.

"Saya (belum bertemu), tapi ini kan masalah lama, hanya refresh kembali. Sekarang banyak yang belum dapat KTP, sekarang masalah hak warga negara ini bagaimana," kata Tjahjo.

Sementara Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, ‎banyak yang keliru tentang pernyataan perihal Kolom agama ini. Menurutnya, Kolom agama boleh dikosongkan oleh mereka yang agamanya tidak tercantun di dalam agama yang diakui negara secara resmi.

"Maksudnya bukan untuk menghilangkan agana, namun mengosongkan Kolom agama. Tetap dipertahankan karena itu merupakan identitas warga negara. Karena agama itu penting ‎untuk bangsa dan negara," kata Lukman di lokasi yang sama.



(rni/mok)