PKB: Kami Tidak Tahu Ada Deal KMP-KIH

Jakarta - Politisi senior PDIP Pramono Anung mengklaim Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah mencapai kata sepakat dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun anggota KIH lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menepis klaim tersebut.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan partainya tak tahu soal adanya kesepakatan damai yang dicapai PDIP atas nama KIH dengan KMP pada Sabtu (8/11) malam.

"Saya belum tahu kalau ada dealnya. Saya prinsipnya, kalau ada kabar deal KMP-KIH, tentu akan dibahas di masing-masing partai," ujar Karding saat berbincang, Senin (10/11/2014).

Menurut Karding, semua partai di KIH mempunyai hak yang sama. Karena itu lanjut dia, jika ada deal antara KIH dengan KMP, maka harus dibicarakan dahulu di internal setiap partai dan koalisi sebelum diputuskan bersama dengan KMP. Karding enggan berspekulasi apakah kesepakatan yang dicapai malam itu oleh PDIP mewakili partai KIH keseluruhan atau tidak.

"Jadi memang juru lobinya itu Pak Parmono, dan Pak Olly, tapi hasil lobi harus dibicarakan dulu sebelum disepakati. Kami baru tahu dari media. Sampai sekarang belum dapat laporan. Saya sebagai sekjen partai belum tahu dan belum dapat," ucapnya.

Sebelumnya, melalui akun twitternya Pramono Anung menyebut perbedaan antara KIH dan KMP sudah selesai. "Alhamdulillah akhirnya perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar," kata Pramono, Sabtu (8/11/2014) lalu.

Mantan Wakil Ketua DPR itu berkicau sekitar pukul 21.20 WIB. Dalam kicauannya yang lain, Pramono bahkan menyebut bahwa berakhirnya perseteruan dua kekuatan kuat di DPR itu sebagai kado. Pramono juga mengisyaratkan KIH memperoleh posisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai salah satu poin kesepakatan dengan KMP.

"Kesepakatannya memang kita dapat di beberapa posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," tambah Pramono saat berbincang dengan detikcom, Minggu (9/11/2014).

Bahkan Waketum Golkar Fadel Muhammad menyebutkan KMP memberikan jatah 16 wakil ketua AKD ke KIH.

"Kita memberikan jabatan pada mereka untuk wakil di tiap AKD. Mereka minta 16 tidak masalah," kata Fadel, Minggu (9/11/2014).

(rmd/ndr)