Pengamat: Militer AS di Aceh Memang Timbulkan Kecurigaan

Jakarta - Pengamat militer Andi Widjojanto setuju dengan pemberian batas waktu selama tiga bulan bagi keberadaan militer dan relawan asing di Aceh. Andi juga menilai kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Aceh memang menimbulkan kecurigaan.Menurut Andi, di sela-sela diskusi yang digelar Reform Institute di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (17/1/2005), setelah masa emergency response selama tiga bulan sebaiknya proses rehabilitasi dilakukan masyarakat Aceh sendiri.Alasannya, saat ini di Aceh ada empat otoritas, yaitu Pemprov NAD, Penguasa Darurat Sipil Daerah, Satgas Penanggulangan Bencana Alam, serta tentara dan tentara internasional. "Dengan empat otoritas itu sebenarnya pemerintah semakin mudah melakukan operasi kemanusiaan," kata Andi. Kedua, perlunya mobilisasi kapasitas lokal untuk membangun kembali Aceh. Namun proses ini akan terganggu oleh kehadiran militer asing yang lebih besar kapasitasnya sehingga bisa menimbulkan ketergantungan.Alasan lain, adanya Gerakan Aceh Merdeka yang melakukan insiden-insiden kecil seperti gangguan dalam pengiriman logistik. Mereka melakukan itu karena kesulitan logistik serta ingin punya pengaruh di Aceh. "Jika gangguan-gangguan itu dilakukan saat ada pasukan asing, misal ada kontak senjata GAM dengan pasukan asing, tentu memiliki implikasi internasional yang besar," urai Andi.Soal pembatasan waktu ini akan membuat militer asing merasa dicurigai keberadaannya, Andi menyatakan khusus untuk AS, justru mereka yang memulai masalah. "Mereka datang dengan personel yang besar, dengan ada kapal induk segala, dan pesawat Sea Hawk. Lalu minggu mereka melakukan latihan. Walau di laut internasional tapi dekat dengan Aceh."Selain itu dari 17 negara yang membantu di Aceh, lanjut Andi, AS memiliki mobilitas yang tinggi bersama Singapura dan Australia. Sedangkan negara-negara lain tidak pergi ke daerah-daerah yang belum tersentuh. Mereka hanya diam di satu tempat dengan mendirikan rumah-rumah sakit lapangan. Mobilitas pasukan AS yang cukup tinggi yang justru menimbulkan kecurigaan."Sebenarnya TNI harus bisa menjadi koordinator mereka. Tapi masalahnya selama ini TNI belum tentu berpengalaman dalam menangani pasukan multinasional. Oleh karena itu peran PBB sangat diperlukan untuk menyatakan TNI lah sebagai koordinator pasukan internasional dalam operasi kemanusiaan di Aceh," demikian Andi Widjojanto. (gtp/)