Ketua DPD : BBM Boleh Naik Setelah Mafia Migas Diberantas

Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan akan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan syarat pemerintah dapat menunjukan terlebih dahulu dapat memberantas mafia migas secara transparan dan mengukur berapa besar kenaikan harganya.

Dalam rilis yang diterima, (Sabtu, 8/11/2014) Irman menyoroti soal mafia migas yang selama ini selalu menjadi isu nasional.

“Kami DPD RI memahami hal tersebut tetapi bersama itu berantas dulu mafia migas, dan harus transparan,” ujar Irman di sela-sela menjadi pembicara dalam kuliah umum di Gedung Dekanat Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Menurut Irman, subsidi yang dialihkan bukan subsidi untuk BBM, sebagai dampaknya maka harga BBM akan naik. Menanggapi hal itu DPD RI mendukung kenaikan BBM tetapi dengan syarat seperti adanya komitmen dari pemerintah untuk memberantas mafia migas, kata dia, jika tidak kenaikan harga BBM tersebut akan menguntungkan segelintir orang para pelaku penimbun BBM. Akibatnya rakyat kecil yang rugi karena dampak dari kenaikahn harga BBM adalah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Irman juga berharap kenaikan harga BBM benar-benar dihitung besarannya sehingga tidak memberatkan rakyat kecil, “Seperti berapa besar naiknya harga BBM harus dihitung terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut senator asal Sumatera Barat itu, DPD RI masih mengangap subsidi bagi masyarakat kecil masih perlu dipertahankan dalam postur APBN, “Saya mendukung APBN kita ada subsidi, tetapi subsidinya tepat sasaran,” ungkap Ketua DPD RI.

Selama ini menurutnya subsidi yang diberikan salah sasaran. Irman melihat betapa konsumtifnya bangsa Indonesia karena hampir Rp 300 triliun subsidi di knalpot. Jika subsidi yang dimaksud bisa dialihkan untuk masyarakat yang tidak mampu dengan dana transfer untuk pemberdayaan masyarakat melalui infrastruktur di pedesaan, membuka lapangan pekerjaan, mendukung pertanian, bangun transportasi yang lebih murah, mendukung sekolah yang baik seperti beasiswa sehingga dana subsidi itu lebih efektif dirasakan oleh warga negara Indonesia.

Moratorium Penerimaan PNS.

Dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) DPD RI pada prinsipnya mendukung moratorium PNS Tahun 2014, “Kita mendukung moratorium PNS Tahun 2015 tetapi dikecualikan untuk dosen dan guru, bahkan kita harus tingkatkan mutu dan kualitas pendidik.” Ucap Ketua DPD RI Irman Gusman menjawab pertanyaan salah seorang dosen yang mengharapkan DPD RI ikut memperjuangkan tuntutan agar moratorium PNS tidak diberlakukan terhadap dosen dan guru.

Kuliah umum yang disampaikan Ketua DPD RI menyoroti “Peran Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Economi ASEAN 2015." Dalam persfektif DPD RI, kata Irman, Indonesia mengalami banyak kesenjangan seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar sektor.

Secara ekonomi Indonesia sudah berkembang tetapi muncul banyak kesenjangan dan kedepannya bagaimana bisa mengatasi kesenjangan itu. Globalisasi telah menjadi sebuah kecenderungan global. Dalam globalisasi MEA mempunyai peran besar di dunia internasional karena globalisasi mempunyai hubungan secara terintegrasi.

Menurutnya, ASEAN 2015 harus dilihat dari kacamata optimis, bagaimana daerah menghadapi tantangan MEA itu. DPD RI menjadi hulu dalam membuat kebijakan nasional akan mengakomodasi dan mengaselerasi kepentingan daerah, dan akademi sehingga kita mempunyai daya saing tinggi. Sehingga sesuai dengan visi misi Kabinet Trisakti yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan akan tercapai.

(kha/mok)