Belum Serahkan LHKPN, Menteri Hanif: Waktunya kan 3 Bulan

Jakarta - Setiap pejabat negara wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN ke KPK di awal masa jabatannya. Di tengah para menteri yang diminta bekerja cepat oleh Jokowi, masih banyak yang belum menyerahkan LHKPN-nya, salah satunya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

"Belum," kata Hanif saat dikonfirmasi soal pelaporan LHKPN di RM Gado-Gado Boplo Jalan Gereja Theresia, Menteng, Sabtu (8/11/2014).

Ia mengatakan saat ini masih sibuk mengerjakan tugasnya sebagai menteri sambil menyelesaikan lembaran LHKPN-nya. Ia mengaku tak punya banyak harta sehingga tak ada yang perlu disembunyikan.

Ia mengimbau publik tak mendesak para menteri untuk segera menyerahkan LHKPN-nya. Terlebih di tengah kesibukan para menteri yang menggenjot kerjanya.

"Lagi pula waktu yang diberikan KPK kan 3 bulan setelah dilantik‎," pungkasnya.




(bil/mok)