Pengamat: 'Kartu Sakti' Jokowi Investasi Sosial Bukan Hanya Charity

Jakarta - Tiga kartu 'sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo menuai beragam respons dari berbagai pihak baik positif ataupun negatif. Pengamat Sosial Fentiny Nugroho menilai program ini merupakan langkah baik dan perlu diapresiasi.

"Saya sangat apresiasi, Pak Jokowi sangat kuat dengan pembangunan manusia," kata Fenty dalam acara diskusi "Menguji Kartu Sakti Jokowi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).

Menurutnya, tiga kartu ini Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesis Sehat (KIS) merupakan sebuah investasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya memberikan dana yang langsung hilang tanpa ada manfaat ke
depannya.

"Ini indikator program yang jelas dari program Jokowi-JK. Ini suatu investasi sosial bukan hanya charity (amal) begitu saja," ucap Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.

Investasi sosial yang dimaksud adalah, pemerintah selain memberikan dana juga memberikan program untuk peningkatan produktifitas secara langsung. Sebab dalam KKS yang diluncurkan saat ini rakyat bukan hanya diberikan uang tunai, tetapi ada sistem simpanan yang bisa dijadikan modal usaha.

"Baiknya program perlindungan sosial ditingkatkan untuk produktifitas secara langsung, kayak pertanian dan perikanan. Kedepannya cash transfer ada semacam sistem di mana keluarga bisa mengumpulkan dana bersama dan membuat program berkelanjutan tapi harus didampingi Kemensos untuk membuat program," jelas Fenty.

Menurutnya, program perlindungan sosial ini sangat penting. Namun untuk awal-awal pelaksanaannya agak sedikit rumit mengingat masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem non tunai. Selain itu soal daftar penerima, Fenty menilai banyak data yang masih tumpang tindih dan perlu diperbaharui.

"Pertama sosialisasi, banyak yang masih bingung. Sarananya, ini kan menggunakan jasa bank dan kantor pos. Apakah mudah dijangkau rakyat untuk diakses rakyat kecil di daerah kecil. Penggunaan data, dari BPJS atau fakta di lapangan. Perlu kerjasana dengan Pemda, koordinasi dengan baik, jangan sampai misalnya di Jakarta ada yang dapat KJP dan KIS," ujarnya.

(slm/aan)