Fahri Hamzah Tak Setuju Kekayaan Penyelenggara Negara Dipergunjingkan

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta publik tidak mempermasalahkan kekayaan seorang pejabat negara. Menurut Fahri, wajar-wajar saja seorang pejabat kaya asal diperoleh lewat cara halal.

"Jangan dibikin ribut lah. Karena itu kan saya tidak terlalu setuju kekayaan seorang digunjing-gunjingkan. Ya kalau dia kaya, kenapa? Halal kok," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Jumat (7/11/2014).

Terkait kewajiban para pejabat melaporkan LHKPN, Fahri mendukung penyelidikan dilakukan apabila ada keganjilan. Namun ia mengingatkan bahwa seorang pejabat juga bisa mendaptkan kekayaan dari bisnis.

"Indonesia ini tidak ada aturan pejabat publik berhenti berbinis. Itu bagian dari UU yang kita bikin," ucap Wasekjen PKS ini.

Menurut Fahri, daripada publik meributkan LHKPN, lebih baik menyusun UU yang mengatur aset milik pejabat. Dengan begitu, pejabat tidak boleh berhubungan dengan asetnya saat menjabat.

"Daripada kita ribut LHKPN, mari susun UU yang mengatur pejabat negara dengan asetnya. Saya usulkan harus diputus habis. Begitu jadi pejabat, tak boleh akses asetnya," pungkasnya.

(imk/ndr)