Anggota DPR Pemantau Haji Terhalang Masuk Mekkah

Jakarta - Masih ingat rombongan anggota DPR yang sempat dikritik karena 'nekat' terbang ke Arab Saudi untuk meninjau haji di tengah duka bencana tsunami? Hingga kini mereka belum bisa memasuki Tanah Suci Mekkah, masih tertahan di Jeddah.Para wakil rakyat itu tiba di Jeddah pada Sabtu (15/1/2005) Menurut situs Informasi Haji milik Departemen Agama, mereka masih tertahan di kota itu dan sedang berusaha memiliki izin untuk memasuki Kota Suci Mekkah. Mereka terhalang masuk Mekkah karena tidak memiliki paspor haji serta visa haji.Anggota DPR RI Yusuf Faishal di Kantor Balai Urusan Haji (BUH) Jeddah, Minggu Waktu Arab Saudi (WAS) mengakui bahwa ke-14 anggota DPR serta empat staf dari Sekretariat DPR hanya memiliki paspor dinas dan visa ziarah."Ya benar kami tidak memiliki paspor dan visa haji, karena itu kemungkinan kami tidak bisa memasuki Mekkah tetapi masih bisa memasuki Madinah, sampai sejauh ini kami masih mencari informasi soal itu," kata Yusuf.Yusuf menegaskan, kepentingan para anggota dewan di Madinah adalah untuk melakukan pengawasan dalam berbagai hal, khususnya soal katering yang baru pertama kali diadakan bagi jemaah haji. Sedangkan di Mekkah, pihaknya akan lebih menekankan pada pengawasan dalam soal pemondokan.Ditanya bagaimana apabila para anggota DPR tidak bisa berhaji karena tidak memiliki dokumen yang disyaratkan untuk berhaji, ia menjawab pihaknya memang tidak bermaksud untuk berhaji dan hanya bermaksud melakukan pengawasan."Namun memang ada sejumlah anggota DPR yang perlu didukung untuk bisa melakukan haji karena belum pernah berhaji," katanya.Tidak Diongkosi Jamaah HajiSementara itu, Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma`arif mengatakan, pengawasan yang dilakukan DPR ini merupakan hal yang pertama kalinya dengan anggaran DPR sendiri, karena pada tahun-tahun lalu anggota dewan yang melakukan pemantauan dibiayai oleh jemaah haji.Zaenal mengatakan, anggota dewan benar-benar serius menginginkan adanya perbaikan penyelenggaraan haji serta peningkatan pelayanan bagi jemaah haji dan tidak seperti anggapan banyak kalangan bahwa anggota DPR hanya ingin jalan-jalan ziarah dan berhaji dengan uang negara."Kami ingin membandingkannya dengan negara-negara lain, mengapa lobi kita kurang sekali, Singapura saja bisa dapat kontrak 10 tahun pemondokan, sementara Indonesia harus diperbaharui tiap tahun," katanya.Dalam kesempatan kunjungannya ke Arab Saudi itu, anggota DPR juga menyampaikan surat kepada Raja Fahd bin Abdul Aziz untuk menyumbangkan alas sholat yang berada di Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekkah usai penggunaannya pada masa ibadah haji kepada saudara-saudara di Aceh yang terkena musibah. (nrl/)