JK Minta Semua Menteri Segera Serahkan LHKPN, Ini Kata Menko PMK Puan Maharani

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua menteri untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK bulan ini. Lantas, apa jawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani?

"Saya siap. Karena kan memang belum ada formulir yang diberikan secara resmi. Tapi kan....Saya siap kapan saja untuk memberikan hal tersebut," kata Puan.

Puan mengatakan hal tersebut di Kantor Menko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014). Ia baru saja melakukan aktivitas olahraga pagi bersama jajarannya di kawasan Monas.

Ketika ditanya kapan tepatnya dirinya akan menyerahkan LHKPN tersebut ke KPK, Puan belum bisa memastikan. Namun menurutnya, harta kekayaan yang dilaporkannya pada saat menjadi anggota DPR bisa menjadi patokan.

"Kan sebagai pejabat negara yang kemarin ada di DPR saya sudah melaporkan. Bahwa kemudian itu bisa menjadi salah satu patokan, saya rasa itu nggak akan berubah dari karena kemarin legislatif sekarang eksekutif terus jadi berubah. Lembaran negaranya saja yang sedikit berubah. Tapi saya rasa sama," imbuhnya.

Puan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Januari 2010. Total hartanya senilai Rp 34,1 miliar dan USD 28.125.

Putri Megawati itu tercatat memiliki aset tak bergerak senilai Rp 16,7 miliar yang tersebar di Bekasi, Gianyar, Klungkung, dan Jaksel.‎ Alat transportasi yang dimili senilai Rp 1 miliar berupa VW Beetle, Land Cruiser, 3 Harley Davidson, VW Karman Ghia, Daihatsu Taruna.

Surat berharga yang dimiliki senilai Rp 2,6 miliar. Selain itu, Puan juga memiliki Giro setara kas senilai Rp 13,7 miliar dan USD 28.125.

(bar/ndr)