Karena itu, Ahok menantang agar pembahasan APBD 2015 bisa dilakukan secara transparan. Dia meminta syaratnya harus berani direkam semua dan dipublikasikan di youtube.
"Untuk pembahasan APBD 2015, saya sudah instruksikan seluruh SKPD, kalau komisi di DPRD tidak mau direkam dan diupload di youtube maka kami tidak mau melakukan pembahasan," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan beberapa pimpinan DPRD sementara menyetujui rencana ini. Kalau mereka mau melakukan pembahasan tanpa direkam, berarti SKPD kami yang main. Kami akan stafkan mereka. Itu langkah-langkah untuk mengatasi seperti ini," ujar Ahok.
Dia pun bersyukur karena KPK menyatakan bersedia mem-back up dalam pembahasan anggaran. KPK menyatakan akan turun tangan jika ada mafia anggaran yang main, baik dari SKPD maupun dari kalangan anggota dewan.
"Kami berterimakasih, KPK akan mem-backup terus supaya kita bisa tegas," pungkasnya.
(ros/aan)











































