Akankah PDIP Jatuhkan Sanksi untuk Effendi yang Tolak Kenaikan Harga BBM?

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Effendi Simbolon merasa heran apabila ada ancaman sanksi dari partainya terkait perbedaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurut dia, selama masih wacana, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.

"Kok sanksi sih, ya enggak gitu juga. Kita kan ada kausuistik ya. Kita kan fokusnya soal kenaikan BBM, tidak melebar dari hal-hal yang lain," kata Effendi di Gedung KK2, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Dia menekankan sikapnya yang lantang menolak kenaikan harga BBM subsidi karena melihat kepentingan rakyat. Bagi Effendi, kenaikan BBM bukan berarti menjamin kehidupan rakyat lebih sejahtera.

"Itu enggak jamin. Jaminannya apa coba? Saya belum pernah lihat kenaikan BBM, rakyat ekonominya lebih bagus," ujarnya.

Dia menambahkan perbedaan pendapat dalam satu partai adalah hal yang lumrah terkait suatu persoalan. Apalagi kebijakan kenaikan BBM masih sebatas wacana.

"Ya wajar lah. Kenapa harus dipermasalahkan. Enggak ada masalah. Ini masih wacana juga," sebutnya.

Sebelumnya, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sebagai partai pemerintah, PDIP akan mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo termasuk kabar kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap kader PDIP harus bisa mengikuti partai yang mendukung setiap kebijakan pemerintah.

Namun, soal sanksi terhadap kader yang mbalelo, Hasto tidak bisa menjawab dengan tegas.

"Ya, kebijakan kenaikan BBM juga belum. Ini kan masih wacana. Pemerintahan itu sangat terbuka, melibatkan partisipasi yang luas, kebijakan pintar, fokus pada perhatian kepentingan rakyat itu akan dilakukan," ujar Hasto saat dihubungi, Rabu (5/11/2014).

(hat/erd)