Seminar yang digelar di Gedung GPN JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, mengambil tema 'Exploring Defence Offset in Indonesia: Expectation, Partnership and Strategi of Engagement'. Kebijakan offset sendiri merupakan kebijakan kesepakatan antara pemerintah dengan produsen alat pertahanan asing.
"Kebijakan offset alat pertahanan merupakan amanat UU No 16 tahun 2012. Yang disusun oleh industri pertahanan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengetahuan di bidang pertahanan," ujar Ryamizard di lokasi, Kamis (6/11/2014).
Dalam kebijakan ini diatur bagaimana penyedia alat pertahanan asing untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari nilai kontrak jual-beli kepada negara pembeli yang merupakan bagian dari imbal dagang. Selain itu juga dalam transaksi jual beli alat pertahanan perlu diiringi dengan kerjasama dalam bentuk alih teknologi. Meski begitu, kebijakan ini dinilai masih lambat dilakukan.
"Offset tanpa paksaan, jadinya tidak maksimal. Pengangkatan keahlian, pembukaan tenaga kerja. Offset adalah salah satu kebijakan ekonomi dan pertahanan keamanan. Daya saing untuk mengejar ketinggalan," jelas Jenderal Purnawirawan Bintang 4 itu.
"Pengalaman krisis 1998 mengakibatkan pemerintah lambat mengembangkan alutsista dan keamanan. Namun selama kurun waktu 2010-2014 anggaran pertahanan Indonesia naik sampai 400 persen, hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkembang," tambahnya.
Menurut mantan KSAD ini Indonesia perlu mandiri dalam pengadaan alutsista dan mengurangi impor alat pertahanan. Terutama karena dalam visi-misi Presiden Joko Widodo anggaran pertahanan perlu dinaikkan hingga 1,5 persen lagi.
"Kemandirian pertahanan sangat penting, akan menjadi mekanisme penting untuk menjadikan Indonesia negara yang mandiri. Offset juga harus menjadi dasar pembangunan," tutur Ryamizard.
Koordinator Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu yang menjadi pembicara dalam seminar menyatakan kemandirian bukan saja hanya dalam pembelian namun juga dalam pemeliharaan.
"Kemandirian membeli, kemandirian memelihara, dan kemandirian memproduksi. Tapi dilihat dulu yang terakhir. Siapa yang menjual alpa hamkan dalam negeri, yaitu tingkat empat, memproduksi," kata said dalam produksi yang sama.
"Industri pertahanan adalah core. Puncak teknologi di laut ya kapal selam. Kalau teknologi kapal selam dikuasai, maka teknologi kemaritiman akan dikuasai," imbuhnya.
(ear/rmd)
