"Sederhana saja menilai menteri itu. Jadi kalau dia nggak lapor, moralnya cacat buat apa lagi dia jadi menteri? Mending lehernya dipotong langsung," kata Samad di balai kota DKI, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Menurut dia, KPK memberi waktu bagi para menteri untuk segera melapor LHKPN. KPK memaklumi kalau para menteri perlu melakukan penyesuaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana bila ada yang tak melapor?
"Pastilah ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Sekali lagi kalau pejabatnya berintegritas haruslah dia melaporkan. Tolak ukurnya kalau menteri itu tidak berintegritas, moralnya cacat dia tidak melaporkan harta kekayaannya. Tapi kalau menterinya baik integritasnya baik, dia akan melaporkan," tutupnya.
(ros/ndr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini