"Blusukan ini sebagai shock therapy untuk bawahannya agar tak lagi ada laporan asal bapak senang. Tapi blusukan atau sidak ini tidak bisa seterusnya. Kalau 6 bulan ke depan masalah masih ada ya berarti tidak berhasil sepenuhnya," kata pengamat politik Arie Sudjito saat dihubungi, Kamis (6/11/2014).
Waktu 6 bulan itu menurutnya sudah cukup untuk membuat perubahan di tubuh kementerian terutama di tataran birokrat dan kebijakannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sidak dan blusukan ini harus diimbangi perbaikan SOP dan kultur bekerja di kementerian itu. Perubahan harus bisa dilakukan dari level eselon I hingga pelaksana teknis di lapangan.
"Ini harus berdampak sistemik dan konkrit," sambungnya.
Ia pun tak mempermasalahkan jika blusukan dan sidak ini dinilai sebagian orang sebagai langkah pencitraan si menteri. Ia meminta rakyat bersabar untuk melihat hasil kerja para menteri kabinet Jokowi-JK saat ini. Rakyat harus memperhatikan serta mengawal apa yang dilakukan, program dan kebijakan yang dikeluarkan karena berdampak luas dengan kelangsungan hajat hidup orang banyak.
"Nggak apa-apa (kalau pencitraan), nggak ada yang salah. Pencitraan kalau dilakukan dan berhasil tidak ada masalah. Kalau tidak ada perubahan itu baru masalah. Itu harus ada perombakan," ucapnya.
(bil/rvk)