'Kartu Sakti' Jokowi-JK Lahir untuk Sederhanakan Kartu Terdahulu

Jakarta - Menteri Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyadari betul kebingungan masyarakat yang menerima berbagai kartu dari pemerintah. Untuk itu, Puan meminta jajaran kementerian di bawahnya segera menyederhanakan bantuan-bantuan lama itu dengan 3 'kartu sakti' Jokowi-JK.

"Jadi kartu itu hanya perubahan nama. Kenapa banyak kartu yang dikeluarkan, kami sedang berusaha mengintegrasikan jangan banyak kartu yang beredar," ujar Puan kepada wartawan di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

"Kalau kemudian berubah jadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rapim saya minta kementerian terkait agar rakyat tidak susah," lanjutnya. Satu kartu lagi adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKP).

Menyoal payung hukum KIP dan KIS, hingga saat ini pemerintah masih dalam proses penyusunan. Mantan Ketua Fraksi PDIP DPR ini berharap proses itu bisa segera dirampungkan agar tidak ada mekanisme yang dilanggar di kemudian hari.

"Kami kemarin meminta agar instruksi presiden (Inpres) yang sedang diproses bisa segera selesai supaya nggak ada kendala. Kami minta LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang menjadi proses payung hukumnya bisa segera diproses," kata Puan.

"Kami tidak ingin ada mekanisme dilanggar di kemudian hari," pungkasnya.

(aws/bal)