3 Senjata Ahok Sikat Main Mata Oknum PNS-Preman, Pulpen hingga Beking Kapolri

3 Senjata Ahok Sikat Main Mata Oknum PNS-Preman, Pulpen hingga Beking Kapolri

- detikNews
Rabu, 05 Nov 2014 09:48 WIB
3 Senjata Ahok Sikat Main Mata Oknum PNS-Preman, Pulpen hingga Beking Kapolri
Jakarta - Parkir liar dan premanisme hanya segelintir dari segudang pemasalahan nan kompleks di Ibukota. Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan marah-marah lagi dalam mengatasinya. Ia kini punya senjata ampuh.

Pria asal Belitung Timur ini fokus membenahi sistem birokrasi di DKI Jakarta yang menjadi kunci bagi permasalahan Jakarta. Bagi Ahok, pulpennya kini lebih tajam dari pedang. Ayah 3 anak ini tinggal tanda tangan surat, lalu menstafkan pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran itu.

Ahok juga didukung penuh Kapolri Jenderal Pol Sutarman dalam memberantas premanisme. Ahok tidak akan sungkan-sungkan mencopot oknum PNS yang terbukti tidak bekerja dengan baik dan main mata dengan aksi premanisme.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Berikut 3 senjata andalan Ahok:

1. Pulpen Nan Tajam

Ahok menyatakan target kerjanya di sisa tahun ini hingga 2015 adalah membereskan sistem birokrasi di DKI. Ahok menyebutkan dia tak akan sungkan mencopot dan menstafkan pegawai yang tak bekerja dengan baik.

β€œSekarang nggak usah marah-marah lagi kan. Karena pulpen gua lebih tajam daripada gua marah. Pulpen lebih kejam daripada pedang, itu pepatah kuno,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (4/11/2014).

Ahok menyebut saat ini masih banyak lurah, camat maupun puskesmas yang selalu meminta upeti. Belum lagi setor menyetor di balik tiap proyek-proyek pemerintah daerah. Menurutnya ada sekitar 1-3% dari uang proyek yang masuk ke kantong para pegawai.

Selama dua tahun ini Ahok menyatakan dia memang mencoba bersabar dan membiarkan saja hal itu. Apalagi saat menjadi wakil gubernur, Ahok tak punya wewenang untuk mencopot PNS.

Namun setelah menjadi Plt Gubernur, dan kelak akan menggantikan posisi mantan Gubernur Jokowi sebagai DKI-1, Ahok menegaskan tak akan sungkan menstafkan pejabat PNS yang tak beres kerjanya. Ahok baru saja membuktikan hal itu pada akhir pekan lalu saat dia mencopot dua pejabat eselon II, yakni Kadis PU Manggas Rudi Siahaan dan Kepala BPKD Endang Widjajanti yang dianggap terlalu lamban.

β€œ(Ke depan) Jadi tinggal tanda tangan saja, langsung stafin. Pusing amat,” kata dia santai.

Ahok mencoba melakukan perombakan birokrasi. Untuk mencari pegawai yang kompeten dia melakukan seleksi terbuka untuk jabatan eselon IV hingga eselon II. Rencananya pada akhir tahun ini ada sekitar 2.000 pegawai yang akan dilantik massal.

Kemudian dia juga berencana untuk membuat aturan agar semua pejabat PNS melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Hal ini untuk meminimalisir pegawai yang ingin korupsi. β€œJika tak melaporkan, ada sanksinya, kita juga akan langsung stafkan,” kata Ahok.


2. Didukung Kapolri

Ahok mengklaim sudah mendapat dukungan penuh dari Kapolri Jenderal Sutarman untuk memberantas premanisme. Katanya, dukungan itu ditegaskan saat rapat koordinasi nasional di kantor Kemendagri.

Ahok pun mengapresiasi pernyataan Kapolri yang ingin bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. "Tadi pernyataan Kapolri jelas dan tegas kok. Makanya saya bilang Kapolri badannya lebih keras nih sekarang. Ya dong, mesti latihan terus. Top Kapolri kita," pujinya.

Pernyataan itu disampaikan Ahok kepada wartawan di ruang kerjanya di gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

"Pak Kapolri sudah bilang, pemda mau lakukan apapun, kalau memang orang tidak puas dan mau ribut, berhadapan sama polisi. Sekarang gua punya aparat resmi," ucap Ahok.

Lebih lanjut, Ahok menduga banyak orang yang tak suka dengannya lantaran merasa terusik kepentingannya. Menurutnya hal itu sudah jadi risikonya membereskan Jakarta dan segudang permasalahannya yang kompleks.

β€œKalau orang nggak suka sama saya karena saya rapiin Jakarta, ya pasti orang yang terganggu kepentingannya. Ya itu berarti saya kerja dong. Orang Jakarta ini memang sudah kacau balau. Siapa bilang Jakarta bagus?,” ucapnya.

β€œGua memang lagi beresin kok, nah kalau kamu mau ribut sama saya, sori bos, gua ada aparat!” pungkas mantan Bupati Belitung Timur itu.


3. Nggak Nurut, Copot!

Ratusan juta hingga miliaran uang retribusi parkir di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, menguap begitu saja, tak masuk dalam kas daerah. Di jalan Raya Bekasi 1, misalnya, per harinya ada jutaan rupiah yang didapat dari lahan parkir pinggir jalan itu.

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak heran saat dikonfirmasi tentang juru parkir dan lahan parkir liar di Jatinegara. Menurutnya kawasan tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyak sekali lokasi parkir liar yang harus ditertibkan di Ibukota.

"Parkir liar mah di mana-mana. Tapi ya bertahaplah, kalau ngelawan semua itu hanya ada di film kungfu. Kalau di realita itu kita pilih-pilih lawannya. Kalau lawan 2-3 orang itu hanya di film dan iklan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Dia menyatakan saat ini yang jadi prioritasnya adalah membereskan birokrasi. Menurutnya, jika birokrasinya masih tak beres, maka akan tetap ada oknum yang main mata dan membiarkan pelanggaran terjadi.

"(prioritas) Beresin birokrasi, karena kuncinya ada di situ semua. Kalau dia mau nurutin cara pola kita, pasti beres semua, kalau gak mau nurut copotin semua. (targetnya) 2015 ini, 2016 sudah harus lancar semua," kata Ahok.

Sebelumnya, mayoritas warga penggila batu Akik di pasar Jatinegara lebih memilih parkir di tepi jalan Raya Bekasi 1. Di sana ada lahan parkir yang selalu dijaga oleh juru parkir. Menurut warga, bayar di lokasi itu lebih murah daripada lahan parkir milik pasar Rawa Bening.

Sehari-harinya ada ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang masuk ke kantong juru parkir maupun preman. Padahal tak jauh dari kawasan itu ada posko milik Dishub Jakarta Timur dan ada pos polisi lalu lintas.

Salah satu petugas parkir yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan tak ada sepeser pun pendapatan tak ada yang disetor ke Pemda. Hal itu dikarenakan juru parkir tersebut tak memberikan karcis layaknya milik UPT Parkir.

"Lumayan, bisa ratusan ribu sampai sejutaan yang masuk. β€œEnggak semuanya masuk kantong, soal ada japrem (Jatah Preman-red) atau nggak, ada petugas yang minta jatah," kata pria berseragam biru itu.
Halaman 2 dari 4
(aan/ndr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads