"Kalau ditambah itu malah nggak bagus, jangan begitu. Itu tawaran yang mempermainkan aturan, tidak memberikan pendidikan baik," kata Wakil Ketua DPR versi KIH Dossy Iskandar saat dihubungi Rabu (5/11/2014).
Dossy menegaskan KIH menginginkan musyawarah mufakat untuk membahas alat kelengkapan dewan secara bersama-sama. Dia menyebut alat kelengkapan dewan yang dibentuk oleh 5 fraksi yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS tidak sah karena tidak memenuhi kuorum dalam pengambilan keputusan sesuai Tata Tertib DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
dan bagilah secara proporsionalitas," sambung Sekjen Partai Hanura ini.
Dossy memastikan DPR versi KIH tetap melanjutkan kegiatannya. Fokus saat ini adalah membentuk alat kelengkapan dewan. Meski begitu komunikasi dengan kubu KMP tetap dilakukan.
"Kita usahakan terus bagaimana alat kelengkapan terpenuhi, sambil buka ruang untuk pihak seberang berbicara. Karena itu kita tunjuk beberapa teman menjadi wakil melakukan pembahasan mengenai bagaimana DPR yang lebih baik," katanya.
(fdn/bar)