Presiden Minta Struktur Bakornas Tangani Aceh Diubah

Jakarta - Setelah melihat ada kelemahan koordinasi dalam penanganan Aceh pasca tsunami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta struktur Bakornas direorganisasi. Ada kemungkinan pergantian sejumlah personel dalam badan yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini. "Melihat bahwa masalah manajemen dan kontrol masih menjadi masalah utama kegiatan pengananan bencana tsunami, Presiden SBY meminta adanya penyempurnaan struktur organisasi Bakornas," kata Menko Kesra Alwi Shihab seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/1/2005). Menurut Alwi, permintaan presiden ini disampaikan di dalam rapat evaluasi 20 hari operasi tanggap darurat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ikut dalam rapat ini adalah para menteri yang menjadi anggota Bakornas, Gubernur Sumur T. Rizal Nurdin, dan Pelaksana Gubernur NAD Azwar Abu Bakar. Alwi menjelaskan, reorganisasi Bakornas ini harus dilakukan segera. "Penyempurnaan organisasi ini harus sudah mulai efektif pada 18 Januari," kata Alwi. Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menjelaskan, berdasar pemantauan di lapangan, pemerintah memandang perlu penyempurnaan struktur organisasi Bakornas untuk menangani akibat bencana di Aceh. Penyempurnaan organisasi Bakornas ini berupa penambahan dan pengurangan beberapa pos kerja dan tidak tertutup kemungkinan pergantian personel. "Pergantian personel bisa saja terjadi. Misalnya saja, apa yang dulu ditangani oleh pejabat eselon II ditingkatkan ke eselon I," kata dia. Menurut dia, konsep reorganisasi Bakornas secara detil akan dibahas dalam rapat teknis Bakornas yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla sore ini di Istana Wapres. Sementara itu, Alwi juga menjelskan, selain penyempurnaan organisasi Bakornas, pemerintah juga akan melakukan persiapan kegiatan penanggulangan bencana yang akan memasuki tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi. "Mengingat pentingnya tahapan tersebut, beberapa kegiatan tanggap darurat di lapangan perlu mendapat akselerasi, seperti pembersihan kota di lokasi pengungsi, pencarian korban, serta penguburan jenazah," ungkapnya. Berkaitan dengan tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Alwi, presiden juga juga meminta seluruh jajarannya mulai dari tingkat atas, termasuk dirinya sendiri sampai tingkat bawah, untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam institusinya masing-masing. "Jangan ada penyimpangan atau penyalahgunaan dalam operasi. Sebab nanti rakyat tidak akan percaya," jelas Alwi. (asy/)