Soal KIP dan KIS, Ketua DPR: Presiden Jokowi Harus Izin DPR

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah meluncurkan sejumlah 'kartu sakti' yang di antaranya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan bahwa pemerintah harus izin ke DPR terkait program itu.

"Tadi saya undang ketua komisi untuk evaluasi bagaimana pemerintah bisa jalan karena pemerintah kan harus izin," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (4/11/2014).

Novanto mengungkapkan bahwa DPR tidak akan mentah-mentah menolak program Jokowi tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa harus ada peraturan yang diperhatikan.

"Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR. Kita akan secepatnya bersma komisi terkait untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan," ujar Bendum Partai Golkar ini.

Terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Novanto telah berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam. Ridwan mengatakan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait anggaran untuk 'kartu sakti'.

"Untuk pagu anggaran, kalau KIP sama dengan BSM yang sudah ada sehingga tidak ada mata anggaran KIP yang sudah distujui. Kalau mau displit, mesti mendapat persetujuan dari kita," ucap Ridwan yang mendampingi Novanto.

Lalu, apakah DPR sudah ada rencana memanggil kementerian-kementerian terkait soal kartu sakti ini? "Belum. Besok lusa kita masih bahas pendidikan," ujar Ridwan

(imk/ndr)