Malaysia Berharap RI Izinkan Tentaranya di Aceh Lebih Lama

Jakarta - Malaysia berharap pemerintah Indonesia mengizinkan tentaranya berada di Aceh lebih lama agar tetap bisa membantu korban bencana alam tsunami.Hal ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menanggapi pernyataan pemerintah Indonesia bahwa tentara asing hanya diperbolehkan berada di Aceh paling lambat hingga 26 Maret.Najib dalam wawancaranya di Koran Sunday Star seperti dikuti dari AP, Minggu (16/1/2005) mengaku akan mendiskusikan masalah ini dengan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Keduanya dijadwalkan bertemu di Malaysia Senin (17/1/2005) pekan depan. "Kami akan tunduk pada instruksi pemerintah Indonesia tentang tentara kami. Tambahan pasukan akan kami kirim jika Indonesia mengizinkan," ujar Najib. Ia menambahkan, Malaysia menginginkan pasukannya yang saat ini berjumlah 300 orang untuk bertahan di Aceh selama diperlukan dalam proses pembangunan Aceh yang diutamakan pada rumah sakit dan sekolah. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa tentara asing hanya diperbolehkan berada di Aceh hingga 26 Maret. Namun demikian tenggat waktu itu tidak berlaku untuk seluruh pasukan asing karena Indonesia masih memerlukan bantuan dari asing diantaranya dalam bentuk SDM dan juga peralatan. Menurut Jubir Kepresidenen Andi Malarangeng, larangan itu tidak berlaku untuk organisasi internasional non militer seperti Unicef, Palang Merah Internasional, tim medis maupun LSM. Khusus untuk lembaga-lembaga ini tetap diperbolehkan berada di Aceh selama diperlukan.Jubir Deplu Marty Natalegawa sebelumnya mengatakan, batas waktu 26 Maret 2005 merupakan kerangka waktu untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani bencana tsunami di NAD dan Sumut dan tidak dimaksudkan untuk menghambat bantuan dari luar negeri. (qom/)