Ini Daftar Mitra Kerja 11 Komisi DPR

Jakarta -

DPR telah membagi mitra kerja untuk 11 komisi. Tak banyak perubahan mitra kerja dari DPR periode lalu.

Penetapan mitra komisi ini ditetapkan dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Sempat ada kebingungan dalam penentuan mitra 3 kementerian.

Pertama yakni Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang dimasukan ke Komisi II. Pada periode lalu Kementerian PDT berdiri sendiri dan menjadi mitra kerja dari Komisi V karena terkait infrastruktur. Sedangkan transmigrasi bergabung dengan Kementerian Tenaga Kerja yang menjadi mitra Komisi IX.

Kementerian berikutnya adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkunan Hidup yang dimasukan menjadi mitra Komisi VII. Namun Komisi IV menganggap hal ihwal kehutanan seharusnya bersama mereka.

Kemudian yang ketiga adalah isu pendidikan yang dibagi jadi dua kementerian yakni Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dipisahkan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Bidang riset dan teknologi yang membawahi pula BPPT sebelumnya menjadi mitra Komisi VII. Namun karena ada pendidikan tinggi yang bergabung, maka Komisi X merasa harus bermitra dengan kementerian tersebut.

Berikut daftar lengkap mitra kerja 11 komisi di DPR:

Komisi I (pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika)
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Tentara Nasional Indonesia
- Dewan Ketahanan Nasional
- Lembaga Ketahanan Nasional
- Badan Intelijen Negara
- Lembaga Sandi Negara
- Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
- Komisi Informasi Pusat
- Komisi Penyiaran Indonesia
- Lembaga Penyiaran Publik TVRI
- Radio Republik Indonesia
- Dewan Pers
- Lembaga Sensor Film

Komisi II (pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria)
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Sekretariat Negara
- Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Badan Kepegawaian Negara
- Sekretariat Kabinet
- Ombudsman
- Komisi Pemilihan Umum
- Badan Pengawas Pemilu
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Lembaga Administrasi Negara
- Arsip Nasional Republik Indonesia

Komisi III (hukum, hak asasi manusia, keamanan)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komisi Hukum Nasional
- Sekretariat Mahkamah Agung
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Komisi IV (pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan)
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik
- Dewan Maritim Nasional

Komisi V (perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi klimatologi dan geofisika)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Komisi VI (perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM dan BUMN, standardisasi nasional)
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian BUMN
- Badan Koordinasi penanaman Modal
- Badan Standardisasi Nasional
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Dewan Koperasi Indonesia

Komisi VII (energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Badan Tenaga Nuklir Indonesia
- Badan Informasi Geospasial
- SKK Migas
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Dewan Riset Nasional
- Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Komisi VIII (agama, sosial, pemberdayaan perempuan)
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Amil Zakat Nasional
- Badan Wakaf Indonesia

Komisi IX (tenaga kerja, kependudukan, kesehatan)
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Komisi X (pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan)
- Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional

Komisi XI (keuangan, perencanaan pembangunan, perbankan)
- Kementerian Keuangan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Bank Indonesia
- Perbankan
- Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Otoritas Jasa Keuangan

(bpn/trq)