Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta Polri menciptakan stabilitas di Poso yang selama ini dikenal sebagai daerah konflik. Kapolri merespons positif permintaan itu.
"Kapolres dan kapolsek takut menangkap orang karena takut dibilang melanggar HAM. Kepada Pak Kapolri semoga kasus Poso dapat segera diselesaikan. Konflik antar desa kok enggak selesai-selesai apalagi kasus Santoso cs hanya (melibatkan) 15-20 orang, sampai sekarang 10 tahun enggak selesai," keluh Longki di acara Rakornas Kabinet Kerja 2014 di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014). Acara ini diikuti gubernur dan kapolda se-Indonesia, bertujuan untuk mensinergikan pemerintahan.
Longki mengatakan, akibat konflik ini kawasan tersebut jadi sulit membangun. "Kasihan daerah saya, ingin membangun tapi ada saja gangguan, mudah-mudahan Pak Sutarman segera selesaikan kasus Poso," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapolres minta truk, kami turuti. Kalau masih takut sama preman, kita berhentikan. Poso memang belum ada Brimob. Brimobnya sedang kami latih dulu. Mungkin dalam waktu dekat ini Poso akan ada Brimob," katanya.
(nal/nrl)










































