Koalisi Anti Utang Desak Pembatalan Utang Baru untuk Aceh

Jakarta - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk membatalkan rencana pembuatan utang baru melalui Consultative Group on Indonesia (CGI), termasuk membatalkan pembuatan utang baru untuk membiayai pembangunan kembali Aceh-Sumut yang terkena bencana tsunami.Hal itu disampaikan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi melalui rilis yang diterima detikcom, Minggu (16/1/2005).Pemerintah diminta menghapuskan beban utang, setidaknya dengan membatalkan dana utang yang belum terpakai, membatalkan dana utang yang dipakai untuk pendanaan proyek/program pembangunan di Aceh-Sumut, termasuk menghapuskan sejumlah utang yang dikorupsi."Padahal peluang untuk menghapuskan beban utang Indonesia telah dibuka dalam KTT Tsunami pada 6 Januari 2005. Di mana disetujui untuk memberikan moratorium pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri Indonesia. Termasuk mengurangi dan bahkan menghapuskan utang luar negeri negara-negara yang tertimpa musibah gempa dan badai tsunami seperti yang dialami oleh Indonesia," sebut Kusfiardi.Untuk saat ini, lanjut dia, usaha menghapuskan beban utang tersebut dibutuhkan demi terpenuhinya hak-hak konstitusi rakyat yang menjadi tugas utama pemerintah. Sekaligus untuk menunjukkan komitmen keberpihakan pada amanat kedaulatan rakyat. Terutama pada saudara kita yang tertimpa bencana tsunami di Aceh-Sumut."Kegagalan pemerintah melalui delegasi yang menghadiri pertemuan Paris Club dan termasuk pejabat yang berwenang dalam penghapusan beban utang Indonesia merupakan tindakan yang telah mencederai amanat kedaulatan rakyat," sebut Kusfiardi.KAU menilai pemerintah gagal merealisasikan agenda perubahan. Alasan pertama, pemerintah tidak segera merevisi APBN 2005 agar menjadi kebijakan yang bertujuan memenuhi hak konstitusi rakyat.Kedua, belum mengakhiri Post Program Monitoring (PPM) dan belum mencabut Inpres "White Paper" dalam rangka menyudahi kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan belum membubarkan CGI.Ketiga, tidak memiliki itikad melepas ketergantungan terhadap utang luar negeri dan menghapuskan beban utang yang sudah menyengsarakan rakyat.Untuk KAU juga mendesak agar pemerintah dibersihkan dari segala bentuk kepentingan ekonomi politik asing, termasuk dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Asia Development Bank (ADB) yang menyusup melalui kebijakan maupun individu yang memilki pemikiran sejalan dengan kepentingan asing tersebut.Pemerintah juga harus membatalkan rencana pencabutan subsidi, termasuk subsidi BBM, dan membatalkan seluruh rencana penjualan aset negara melalui program privatisasi dan divestasi.Selain itu, pemerintah didesak untuk mengakhiri kerjasama dengan IMF, membatalkan Inpres "White Paper", membubarkan CGI dan mejalankan kebijakan pembangunan dengan strategi yang berpegang pada prinsip kemandirian dan kedaulatan bangsa.Apabila desakan tersebut tidak segera dijalankan, berarti pemerintah tidak memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak konstitusi rakyat dan sudah mencederai amanat kedaulatan rakyat. Sehingga tidak perlu lagi dipertahankan."Untuk itu kami dari Koalisi Anti Utang siap memobilisasi rakyat untuk menyatakan mosi tidak percaya pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mencabut dukungan yang telah mereka berikan pada saat pemilihan presiden tahun 2004 lalu," sebut Kusfiardi. (sss/)