Kartu Indonesia Pintar Akan Menyasar Anak-anak di Luar Sistem Sekolah

Jakarta - Sebagian anak-anak usia sekolah telah mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Senin (3/11) kemarin. Ternyata pemerintah juga berniat agar KIP dapat diterima oleh anak-anak di luar sistem sekolah, seperti anak-anak putus sekolah.

"Niat Pak Anies (Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah) memperluas (KIP) ini dan menyasar anak-anak di luar sistem sekolah," kata Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto di kantornya, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

‎Menurut Bambang, bantuan sosial pada pelajar sebelumnya langsung ke sekolah-sekolah. Hal itu kurang optimal dan kurang tepat sasaran, sehingga KIP dilahirkan.

"Dulu kepala sekolah yang menentukan siapa yang dapat bantuan, siapa yang nggak. Hasilnya nggak sampai 5 persen siswa miskin yang mendapatkan bantuan, ironis banget kan," ujar Bambang.

Hal ini menjadi alasan KIP digabungkan dengan paket kartu sakit lainnya seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera‎ (KSKS) yang berupa SIM card dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga pelajar yang mendapatkan bantuan didasari oleh data dari Kartu Keluarga (KK).

"Kita ganti sistemnya berbasiskan rumah tangga. Anaknya yang ada di KK silakan daftar. Jadi ini yang terus kita sinkronkan bersama Kemendikdasmen‎. Pelan-pelan, ini yang tadinya 5 persen, sekarang meningkat jadi 60 persen," ujar Bambang.

‎KIP belum dibagikan merata kepada seluruh pelajar dari keluarga tidak mampu karena menyesuaikan dengan tahun ajaran. Besaran bantuan untuk pelajar SD kurang mampu sebesar Rp 1 juta/tahun, SMP Rp 700 ribu/tahun dan SMA Rp 600 ribu/tahun.

"‎11,1 juta pelajar yang akan mendapatkan KIP, dananya dari Kemendikdasmen. Kira-kira, bisa nggak kalau kita awasi 11 juta orang? Jadi dikembalikan lagi pada orangtua, sekolah dan keluarganya. Tapi ini memang concern yang kita tangkap, untuk mendukung kegiatannya bersekolah seperti beli sepatu, buku atau ongkos ke sekolah," ucap Bambang yang juga merespon kekhawatiran dana itu digunakan oleh orangtua untuk kepentingan pribadi.

Bambang juga menjelaskan, penerima KKS dan KSKS yang belum mendapatkan KIP atau KIS, tak perlu risau. ‎Hal itu terjadi hanya karena masalah teknis seperti pengiriman dan pencetakan kartu, hanya perlu sedikit bersabar.

‎Lalu, siapa yang mengambil bantuan dana dari KIP? Apakah si siswa bisa mengambilnya sendiri? "Iya, yang ambil muridnya," jawab Bambang.

(vid/dha)