Aceh Prioritas Utama, Daerah Tertinggal Lain Tidak Diabaikan

Solo - Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf mengatakan, saat ini penanganan pasca bencana di Aceh dan Sumut menjadi prioritas utama dari pemerintah. Namun bukan berarti pembangunan daerah tertinggal lainnya di Indonesia menjadi terabaikan.Hal itu disampaikan Saifullah saat berdialog dengan para peserta Raker KNPI Jateng di Hotel Sahid Kusuma Raya, Solo, Sabtu (15/1/2005). Menurutnya, sejauh ini tercatat ada 190 kabupaten di Indonesia masuk kategori daerah tertinggal yang juga harus segera mendapat penanganan serius.Dari inventarisasi yang dilakukan Saifullah, 63 persen daerah tertinggal berada di kawasan Indonesia Timur, 8 persen di Jawa, sedangkan sisanya berada di Aceh dan Sumut. Data tersebut dibuat sebelum bencana gempa dan tsunami terjadi 26 Desember lalu. Sedangkan mengenai tingkat kedalaman kemiskinan masyarakat saat ini terdapat 37 hingga 40 juta rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Diantaranya 16 juta jiwa hanya berpenghasilan U$D 1 tiap hari dan 50 juta jiwa berpenghasilan U$D 2 tiap harinya."Ukuran kemiskinan adalah apabila APBD daerah itu dikurangi biaya rutin dan gaji pegawai, sisanya tidak mencapai Rp 100 miliar. Dengan uang sekecil itu mustahil bisa membangun untuk rakyatnya. Minimal untuk tidak disebut miskin, sisa di APBD setelah dikurangi pengeluaran rutin itu mencapai Rp 143 miliar," paparnya.Penyebab lain terjadi kemiskinan di suatu daerah, menurut Saifullah, adalah justru karena kesalahan Pemerintah Pusat. Dicontohkannya, di Nabire dulunya semua bangunan terbuat dari kayu.Tapi karena dana dari pemerintah untuk pembangunan fasilitas-falilitas publik dianggarkan untuk gedung tembok akhirnya semua bangunan dibuat dari tembok. Selanjutnya penduduk setempat juga termotifasi mendirikan bagunan tembok."Akhirnya semua hilang tidak tersisa setelah dilanda gempa beberapa saat lalu dan daerah itu jatuh miskin. Contoh lain, di Pandeglang ada ribuan hektar tanah dikuasai orang-orang Jakarta sehingga Pemkab dan warga tidak bisa mengelolanya. Semoga dengan desentralisasi kebijakan, hal-hal itu tidak terulang," kata dia.Tangani Aceh di Tahap RekonstruksiSementara itu, usai dialog, Saiful mengatakan kementerian yang ia pimpin baru akan ikut menangani Aceh setelah memasuki tahap rekonstruksi yang diperkirakan akan dilakukan tiga bulan pasca-bencana. Saat ini, sesuai kondisinya maka yang bekerja disana adalah Depsos dan Depkes."Sekarang ini tahap emergency, leading sector ada pada Depsos dan Depkes yang meliputi mengevakuasi dan mengurus mayat korban, merawat yang sakit, pembukaan sektor transportasi darurat di darat dan air.""Selanjutnya setelah memasuki tahap rehabilitasi, yang berwenang adalah Departemen PU yang mengurus tentang pemindahan pengungsi dan relokasi," tambahnya."Baru nanti pada tahap rekonstruksi, kementerian saya akan ikut melakukan kerja-kerja besar disana. Saat ini rencana-rencananya sedang kami bicarakan dan kami rancang dengan Bappenas. Dananya akan diambil dari APBN dan pos dana lainnya. Namun besarnya belum bisa kami sebutkan," demikian Saifullah Yusuf. (fab/)