Isu Tolak Perintah SBY, Panglima TNI Harus Jelaskan ke DPR

Jakarta - Wakil Ketua MPR AM Fatwa mengatakan, tidak mungkin Panglima TNI Endriartono Sutarto menolak perintah presiden SBY. Namun, Fatwa menyarankan Panglima untuk menjelaskan perihal penolakan pengiriman tiga batalyon pasukan tambahan itu kepada DPR agar tidak terjadi kesimpangsiuran.Demikian dikatakan Fatwa dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (15/1/2005). Menurutnya, yang terjadi adalah komunikasi dan kordinasi yang tidak pas antara Panglima TNI dengan presiden."Namun untuk menjernihkan masalah dan kesimpangsiuran, Panglima TNI perlu menjelaskan di muka DPR/Komisi I semua permasalahan. Termasuk bantuan kemanusiaan dan relawan asing yang menimbulkan pro kontra di masyarakat," kata anggota DPR dari fraksi PAN ini.Fatwa mengaku setuju dengan alasan penolakan Panglima mengenai rencana pengiriman pasukan tambahan sebanyak tiga batalyon, bahwa hal itu mahal dan tidak efisien. Dan bahwa lebih baik memberdayakan relawan lokal semaksimal mungkin dengan mengeluarkan biaya seperlunya."Namun rencana Panglima TNI yang akan mengirim 1000 personil taruna ke Aceh sangat logis. Karena biayanya relatif murah dan sekaligus memberikan pendidikan dan pengalaman kepada para taruna," demikian AM Fatwa. (fab/)