Blusukan ke PTSP Tanah Abang, Ini Masukan Menpan RB Ke Ahok

Blusukan ke PTSP Tanah Abang, Ini Masukan Menpan RB Ke Ahok

- detikNews
Senin, 03 Nov 2014 15:58 WIB
Blusukan ke PTSP Tanah Abang, Ini Masukan Menpan RB Ke Ahok
Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan masukan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masukan itu terkait model pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang ada di DKI.

Usai melakukan sidak ke kantor PTSP Jakarta Pusat, Tanah Abang, Senin (3/11/2014), Yuddy menyatakan kualitas pelayanan tersebut masih belum memuaskan. Hal ini didapat dari gambaran setelah dia sempat menemui keluhan warga yang mengurus surat menyurat di kantor PTSP.

“Fasilitas sudah cukup baik ada AC dan bisa duduk. Tapi bukan fasilitasnya itu yang dibutuhkan masyarakat tetapi pelayanannya yang cepat. Persyaratan untuk dikeluarkan satu izin itu yang masih panjang. Sementara petunjuk Bapak Presiden, birokrasi itu jangan berbelit-belit, jangan terlalu panjang. Maksudnya baik, tapi sekarang era merespon dengan cepat,” ujarnya di lokasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia memprotes soal perizinan untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dianggapnya terlalu panjang syaratnya. Misalnya, untuk SIUP, ada sekitar 16 syarat yang diminta.

“Misalnya untuk SIUP tadi 3 hari, IMB kalau bisa jadi 2 hari dengan mengurangi persyaratan itu, tentu bisa. Terus IMB perlu 30 hari, panjang sekali itu. Kalau ada investor misalnya dari Malaysia, opportunity cost bisnisnya kan sangat besar keluar,” kata dia.

Yuddy mengingatkan jangan sampai ada warga yang 'dipingpong' hanya karena ada syarat yang kurang lengkap. “PTSP ini harus melakukan audit organisasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang berlangsung,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yuddy juga meminta Kepala PTSP Jakarta Pusat Johan Girsang dan Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi untuk segera memangkas persyaratan perizinan PTSP tersebut. Apalagi saat sidak, dia menemukan masih ada warga yang mengurus surat-surat sejak Mei lalu dan tak kunjung rampung.

Dia berujar akan mengirimkan utusannya untuk mengecek jika pelayanan tersebut sudah tingkatkan kualitasnya sesuai syaratnya. “Saya sudah minta pada sahabat saya pak Plt Gubernur untuk datang ke PTSP lain, bahkan sampai kelurahan dan kecamatan. Hari ini juga saya minta Wali Kota dengan Kepala PTSP langsung rapat ke belakang, soal 16 syarat ini coba kurangi lagi syaratnya,” pungkasnya.

(ros/vid)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini