Ini Syarat dari KIH untuk Islah dengan Koalisi Merah Putih

Jakarta - Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Effendi Simbolon menegaskan peluang islah antara dua pihak yang berseteru bisa saja terjadi. Namun, dia mengatakan harus ada penyesuaian lagi dalam komposisi alat kelengkapan dewan.

"Islah bisa saja. Enggak masalah. Tapi, lihat nanti itu kan," ujar Effendi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Menurut dia, sepuluh fraksi yang ada di DPR saat ini harus diakomodir haknya. Bukan hanya lima fraksi yang mendominasi komposisi alat kelengkapan dewan termasuk seluruh komisi. Hal ini ditambah PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang tidak punya kursi satu pun.

"Bukan masalah karena nama kita tidak ada nama saat mekanisme pemilihan AKD. Tapi, prosesnya yang ke arah sana. Sepuluh fraksi ini dilihat, bukan cuma lima fraksi saja," ujarnya.

Dia menambahkan adanya pimpinan DPR tandingan ini bertujuan untuk menjadi koreksi pimpinan dewan yang saat ini dipimpin Setya Novanto cs. Menurutnya, kalau hanya diktator mayoritas yang berkuasa di parlemen, hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja DPR dan pemerintahan ke depan.

"Intinya kami ingin melakukan koreksi terhadap pengurusan kelembagaan DPR ini. Sepuluh fraksi ada hak di DPR," katanya.

Lantas, bagaimana dengan wacana penambahan tiga komisi yang diakomodir untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH)? Dia mengaku tidak menyukai istilah diakomodir. Pasalnya, fraksi-fraksi di KIH memang sudah seharusnya punya hak di alat kelengkapan dewan.

"Jangan pakai akomodir lah. Kita duduk bersama, bicara. Kita punya hak. Apalagi PDIP," katanya.



(hat/erd)