Bukan untuk KIH, Ini Alasan Gerindra Setuju Pemekaran Komisi di DPR

Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat setuju dengan usulan penambahan komisi di DPR. Namun, penambahan komisi ini bukan untuk mengakomodir anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, melainkan agar kerja setiap komisi lebih efisien.

"Setuju lah untuk efisien," kata anggota Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Dia menjelaskan dengan contoh pada Komisi VI DPR yang membidangi sektor BUMN dan industri. Menurutnya, Komisi VI punya beban kerja yang berat karena ada 143 perusahaan plat merah. Hal ini belum termasuk anak perusahaan BUMN.
Seharusnya, ada komisi khusus yang membidangi persoalan BUMN.

"Anda kerja dengan bobot komisi VI yg begitu besar. Tapi dalam satu waktu dengan anda lebih besar atau sekarang, mana yang lebih fokus? Orangnya kan enggak nambah, orangnya itu-itu saja. Mana yang dibilang efisien?" sebutnya.

Kementerian BUMN saat ini mengelola 143 perusahaan. Angka itu belum termasuk ratusan anak perusahaan lainnya. "Kita bisa mengontrol, patriot bangsa, kita juga tidak berpikir negatif terhadap mereka. Tapi, Kalau tidak dikontrol, bagaimana orang Indonesia, kamu tahu sendiri kan? Aset yang dari Rp 1200 ke Rp 2300 triliun bentuknya apa? Kita sampai sekarang belum tahu," katanya.

Lanjutnya, pemekaran komisi ini jangan diartikan sebagai akomodir politisi KIH. Menurut dia, upaya pemekaran ini sudah lama terjadi dan tidak ada masalah.

"Oh, tidak. Ini sudah terjadi lama kok. Di engah jalan ada yang tidak setuju. Nah, kita lanjutkan saja. sekali lagi perlu dicatat bukan untuk mengakomodir kubu sana, tidak. Kita sudah akomodir dgn pertemuan kok, cuma memang hasilnya tidak ada," sebutnya.



(hat/erd)