Muktamar Jakarta Disebut Kubu Romi Rekayasa, SDA Bereaksi

Jakarta - Muktamar VIII PPP kubu Suryadharma Ali (SDA) yang berlangsung di Jakarta dianggap kubu Romahurmuziy tidak sah dan hanya rekayasa dengan memunculkan Djan Faridz sebagai Ketua Umum baru. SDA pun membalas tudingan itu dengan menyatakan justru yang ilegal dan penuh rekayasa itu adalah Muktamar di Surabaya yang dilakukan pihak Romahurmuziy atau Romi.

"Muktamar itu telah dinyatakan tidak sah, ilegal dan sekarang dia berkilah dengan ketidakhadirannya macam-macam, itu kan banyak rekayasa," kata SDA di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014).

SDA yang juga mantan Menteri Agama itu menambahkan pelaksanaan Muktamar di Jakarta sesuai perintah Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair alias Mbah Moen. Apalagi yang hadir juga melebihi peserta Muktamar versi Romajurmuziy di Surabaya, belum lama ini.

"Makanya saksikan sendiri deh pakai mata kepala, antusiasme peserta, dari DPW dan DPC. Kita itu forum sampai pukul 02.15 WIB. Sekarang, kamu lihat aja sendiri siapa yang berkantor di sini (PPP)," katanya.

Sebelumnya, PPP kubu Suryadharma Ali sudah menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum dalam Muktamar VIII di Jakarta. Wakil Sekjen PPP kubu Romi, Achmad Mustaqim mengatakan kalau adanya sejumlah calon ketua umum termasuk Djan Faridz adalah tidak sah karena berasal dari muktamar yang ilegal dan penuh rekayasa.

"Tidak ada yang perlu direkayasa lagi jadi nama itu dimunculkan menjadi sebuah permainan game bahwa seolah-olah akan banyak calon. Sesungguhnya di belakang itu sama sekali enggak ada," kata Mustaqim di Ruang Fraksi PPP, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).

(hat/dnu)