.webp)
PDIP siap berdialog dan mengajak semua pihak agar segera bermusyawarah dalam menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD). Musyawarah dianggap jalan terbaik yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan di DPR.
"Pilpres sudah selesai, dan presiden sudah dilantik. Kini saatnya bergotong royong membangun negeri," kata Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2014).
Hasto menyesalkan dengan sistem politik 'asal menang' yang kini berlangsung di DPR terkait pengisian jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kini dia mengajak saatnya DPR bertanggung jawab mewujudkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata Hasto, selama ini DPR kental dengan tradisi lama bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas.
"Bagaimanapun suara rakyat pada pemilu legislatif yang lalu tidak bisa diabaikan," tegasnya.
"Tindakan sepihak menerapkan pimpinan alat kelengkapan dewan tanpa terpenuhi kuorum keanggotaan komisi dan kuorum jumlah fraksi adalah bentuk nyata dari pelanggaran tatib DPR itu sendiri," tambah Hasto.
Terkait dengan sikap fraksi partainya sendiri, Hasto memastikan itu bukanlah dalam rangka mengejar jabatan.
(mok/rmd)
