Pernah Ditolak, Mengapa Wacana Pembangunan Gedung Baru DPR Muncul Lagi?

Jakarta - Wacana pembangunan gedung baru DPR mencuat kembali. Rencana ini pernah menjadi polemik di periode 2009-2014 dan menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat hingga dibatalkan. Kini, mengapa wacana yang telah lama terkubur ini diangkat lagi?

Rencana pembangunan gedung baru DPR itu pernah muncul pada tahun 2010 silam. Biaya yang dibutuhkan fantastis yaitu senilai Rp 1,8 triliun atau Rp 10,9 juta per meter perseginya. Tak tanggung-tanggung, berbagai macam fasilitas pun disediakan untuk anggota dewan di Senayan tersebut, mulai dari kolam renang hingga spa.

Wacana pembangunan berawal dari laporan Kementerian PU yang menyebutkan bahwa Gedung Nusantara I mengalami kemiringan 7 derajat, meski kemudian Kementerian PU membantah pernah melaporkan hal tersebut. Anggota dewan tetap bersikukuh kemiringan itu ada dan rencana pembangunan harus jalan terus.

Anggaran yang telah disahkan dalam APBN-P kala itu adalah sebesar Rp 250 miliar. Kementerian PU melakukan kajian dan menyatakan bahwa pembangunan gedung baru DPR cukup dengan Rp 777 miliar untuk gedung baru saja. Sementara jika ditotal dengan biaya perbaikan Gedung Nusantara yang miring, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp 800 miliar.

Wacana ini menimbulkan polemik. Pada saat itu, gelombang kecaman akan rencana pembangunan gedung baru DPR ini muncul dari berbagai pihak. Masyarakat meminta rencana tersebut dihentikan. Tak hanya itu saja, penolakan ternyata juga muncul dari anggota dewan.

Protes semakin masif. Rencana pembangunan gedung baru itu pun akhirnya dibatalkan. Setelah pembatalan ini, sebagian dari anggaran dikembalikan ke kas negara sebanyak Rp 620 miliar. Sementara sisanya masuk ke anggaran tambahan DPR.

Namun, diketahui anggaran tersebut tidak dikembalikan pada kas negara namun dialihkan dalam bentuk pagu anggaran perawatan gedung sebesar Rp 500 miliar.

Kini, anggota DPR periode 2014-2019 yang baru dilantik satu bulan kembali memunculkan wacana tersebut. Politikus Golkar Roem Kono yang baru terpilih sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengungkapkan niatnya itu usai meninjau beberapa sudut Gedung DPR.

Roem menilai ruangan-ruangan di DPR sudah terlalu sempit dan tidak layak lagi. Menurut Wasekjen Golkar ini, tiap anggota idealnya memiliki ruang kerja 160 meter persegi per orang. Ruangan-ruangan juga dianggap sempit sehingga perlu ditambah.

"Menambah ruangan kan harus membangun, masa cuma patok-patok saja hehe," kata Roem saat dipastikan apakah ia berencana membangun gedung baru, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

(imk/kha)