Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkomentar soal terpecahnya DPR menjadi dua kelompok. JK menyarankan masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah dan tak perlu ada pimpinan tandingan.
"Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada, tapi butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi harus ada, demokrasi harus begitu," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).
"Ya tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi, pengalaman, saling memberi antara koalisi agar terjadi harmoni yang baik dan dua duanya saya yakin akan baik," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan dikarenakan DPR yang dikuasi oleh KMP dianggap tidak bertoleransi dan menutup pintu musyawarah.
(fiq/fjr)
