Menteri Anies: Ada Perbedaan Data Kemendikbud dengan ICW

Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddikdasmen) Anies Baswedan mengungkapkan adanya perbedaan data yang dimiliki pihak Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Anies menyebut data kementerian terkait penerima bantuan siswa miskin (BSM) mengacu pada sumber yang salah.

"Data Kemendikbud sumbernya salah," ujar Anies kepada wartawan di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).

Anies merujuk pada temuan tim ICW yang mengungkapkan terdapat ketidakcocokan data kementerian dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya, nama siswa yang penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) ganda, terdapat nama fiktif penerima BSM, siswa yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan.

"Dari Dapodik itu kemarin basisnya sekolah jadi anak yang di luar sekolah nggak masuk karena Kepsek nggak punya datanya. Nah, itulah datanya nanti diminta dari Depsos seperti jumlah gelandangan, drop out, dan lain sebagainya karena anak-anak ini nggak ada datanya di Dapodik," jelasnya.

Selain itu juga, data penerima BSM yang dimiliki kementerian hanya mencakup kategori siswa miskin saja. Padahal menurut Anies masih banyak anak usia sekolah yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang juga miskin dan rentan miskin.

"Pak Jokowi menggarisbawahi ke depan kita nggak hanya fokus kepada yang miskin tapi juga rentan miskin. Harus keseluruhan," kata mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

"Saya garis bawahi bagi yang melihat angka kemiskinan saja terlihat seperti statistik tapi kenyataannya itu soal mensejahterakan mengubah penderitaan itu untuk maju," lanjutnya.

Untuk mendapatkan pemaparan lebih jelasnya, Anies akan segera mengundang ICW ke kantornya menjelaskan tentang temuan di lapang.

"Saya tadi pagi telepon ICW pengen undang (mereka untuk menjelaskan) kenapa bisa jadi masalah ini dan bagaimana temuannya," kata mantan Deputi Tim Transisi itu.

Anies mengatakan pihaknya akan meluncurkan KIP bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 3 November mendatang. Ketiga kartu yang dikirimkan melalui kantor pos tersebut disebar ke 18 lokasi daerah sebagai tahap awal.

Adapun 18 daerah Tahap I penerima KIP yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara dan Kota Pematang Siantar.

(aws/fdn)