Sambangi KPK, Ahok Wajibkan Pejabat Eselon III dan IV di DKI Lapor Kekayaan

Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) akan mewajibkan pejabat eselon III dan eselon IV DKI mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk itu, Ahok mendatangi kantor KPK di Kuningan, Jakata Selatan.

"Kita mau mendaftarkan pejabat esolon III sampai IV untuk melaporkan LHKPN, semua namanya pejabat struktrual harus lapor. Dulu eselon II saja banyak yang tidak lapor. Kalau tahun ini nggak lapor kita coret jadi staf saja," kata Ahok saat turun dari Land Cruiser bernopol B 1966 RFR di depan kantor KPK, Kuningan, Jumat (31/10/2014).

Ahok mengatakan ingin mewujudkan cashless society. Untuk itulah tahun depan di Jakarta penarikan tunai Rp 25 juta tidak bisa dilakukan lagi. Semua uang harus ditransfer lewat bank.

"Kalau lewat bank PPTK termasuk KPK gampang monitor. Kita juga berharap ICW juga bantu kita mengawasi gaya hidup pejabat. Tak mungkin dong beli jam tangan miliaran, pajaknya saja berapa. Jadi LHKPN itu untuk kontrol," katanya.

Selama ini hanya pejabat Eselon I dan II saja yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK. selain soal LHKPN, Ahok mengatakan, datang ke KPK untuk membicarakan soal tata niaga daging sapi yang diduga melibatkan BUMD PD Dharma Jaya. "Kita mau bahas soal Dharma Jaya, terkait perdagangan sapi," katanya.

Tahun lalu, BPK mengungkapkan ada 14 temuan dengan indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar yang didapat dari pemeriksaan PD Dharma Jaya dalam tahun buku 2010/2011. BUMD ini juga disebutkan tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah.

Perusahaan Dharma Jaya merupakan perusahaan milik pemprov DKI jakarta yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan, penyediaan tempat penyimpanan daging dan pendistribusian sekaligus pemasaran daging. Tahun lalu, mantan Gubernur Jokowi juga sempat mewacanakan untuk menutup PD Dharma Jaya lantaran kuatnya dugaan korupsi di perusahaan itu.

(nal/mad)