Menko Polhukam: Pemerintah Siap Menyadarkan DPR

Jakarta - PPP meminta Presiden Jokowi turun tangan meredakan konflik dua kubu di DPR dengan menerbitkan Perpu. Namun, campur tangan RI-1 dinilai belum perlu. Pemerintah akan turun tangan jika DPR tak kunjung bersatu.

"Pak JK dan Pak Jokowi dari pemerintah. Janganlah (dibawa-bawa urusan politik DPR). Biarkan saja itu antarpartai. Itu kan anak-anak partai. Itu tidak terkait," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudjianto saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (31/10/2014).

Menurutnya, tak elok meminta Jokowi ikut mengurusi kisruh DPR. Terlebih karena kisruh itu karena konflik kepentingan dua kubu politik.

"Pak Jokowi bukan presiden partai, mereka punya rakyat. Kalau dulu, waktu pemilu polarisasinya bisa, tapi setelah masuk DPR menyatu. Saya lebih senang gelar rapat untuk 'apa program untuk rakyat' daripada rebutan kursi," sambungnya.

Menurutnya, kisruh DPR masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, karena itu posisi pemerintah baru sementara mengimbau. Jika kekacauan ini terus berlanjut, maka pemerintah baru akan menjadi mediator kedua kubu.

"Sementara (posisi pemerintah) mengimbau karena masih bisa diselesaikan. Kalau tidak mau (diselesaikan), otomatis kita ketemu mereka. Menyadarkan mereka‎," pungkas mantan KSAL ini.

(bil/trq)