"Saya akan mengusulkan nanti dievaluasi atau dicopot," kata anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurut Karding, Sekjen DPR harus tak memasuki ranah politik. Sekjen DPR harus memfasilitasi para anggota DPR dalam berkegiatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibat tidak bisa melaksanakan rapat di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II DPR, DPR tandingan akhirnya menggelar rapat di Ruang Badan Musyawarah Gedung Nusantara DPR. Menurutnya, hak-hak konstitusi anggota DPR telah dilanggar oleh Sekretaris Jenderal DPR.
"Musti dievaluasi karena telah melanggar fungsi dia sendiri, telah melanggar hak konstitusi untuk memfasilitasi supaya seluruh hak-hak anggota DPR terpenuhi," kata Karding.
(dnu/fdn)











































