.webp)
Pasca kehadiran Presiden Joko Widodo ke kawasan Gunung Sinabung, berbagai kementerian dan lembaga langsung bersinergi melakukan relokasi bagi warga. Proses relokasi ini sempat terhambat cukup lama karena masalah perizinan.
Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, kendala relokasi tak hanya soal perizinan. Namun juga erat kaitannya dengan budaya dan kemauan masyarakat.
"Kesuksesan relokasi tergantung masyarakatnya," kata Sutopo dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jl Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sutopo, para korban erupsi Gunung Kelud tersebut dengan suka rela kembali ke rumahnya setelah mengungsi selama seminggu. Mereka bahkan tak memanfaatkan kendaraan yang disediakan pemerintah dan memilih menyewa kendaraan sendiri.
"Waktu mereka lihat rumah hancur, mereka cuma minta genteng. Lalu kami siapkan 2 ribu lebih genteng, dan mereka bekerjasama dengan TNI membangun rumahnya," ucap Sutopo.
Menurut Sutopo, para korban erupsi Gunung Kelud memiliki 'willingnes' atau kemauan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya. Mereka juga menyadari bahwa bencana tersebut suatu saat akan menjadi berkah yang menyuburkan lahan-lahan pertanian mereka.
"Dana yang kami habiskan hanya Rp 42 miliar untuk proses relokasi bencana sebesar itu. Hemat sekali," katanya.
Sementara itu, yang terjadi dengan korban erupsi Gunung Sinabung cukup berbeda. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan seng kualitas terbaik untuk membangun rumah, namun proses relokasi belum juga selesai.
"Menurut salah satu survei di Universitas Gajah Mada, semakin banyak pemerintah memberi bantuan untuk warga pasca bencana, willingnes mereka semakin rendah. Tapi masak kita mau menunda-nunda bantuan," tuturnya.
(kff/fjr)
