.webp)
"Silahkan saja. Kita kan negara hukum. Tapi legal formalnya sesuai AD/ART dan aturan pemerintah, saya kira selesai dengan diadakannya Muktamar di Surabaya. Apalagi juga sudah disahkan oleh Kemenkum Ham," kata Musyafa' Noer, Kamis (30/10/2014).
Ia menegaskan, suara PPP di Jawa Timur solid dan kompak. Jika ada kader PPP dari Jawa Timur yang menghadiri Muktamar di Jakarta, perlu ditinjau ulang SK kepengurusannya.
"Kalau ada yang hadir dan membawa nama pengurus wilayah atau daerah, itu pembohongan publik," tegasnya sambil menambahkan bahwa hasil keputusan muktamar di Surabaya dan rapimnas di Jakarta diantaranya, pengurus PPP diperintahkan tidak hadir di Muktamar yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
"Kalau melakukan pelanggaran, sanskinya tegas. Bisa diberhentikan sebagai pengurus atau keanggotaan partai. Kalau anggota dewan, sanskinya di-PAW. Saya tidak emosional, tapi aturan itu sudah sesuai AD/ART," tandasnya.
Kubu SDA hari ini menggelar Muktamar ke III PPP di Jakarta. Dalam waktu bersamaan, kader PPP kubu Rommy di Jawa Timur menggelar Rapat pimpinan wilayah (rapimwil) yang diiukti ketua dan sekretaris pengurus tingkat kabupaten/kota se Jawa Timur mulai 30-31 Oktober 2014 di Hotel Santika, Jemursari, Surabaya.
(roi/mpr)
