SDA Sebut Muktamar yang Dia Gelar Legal, Ini Dasar Hukumnya

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Hotel Sahid, Jakarta. Suryadharma mengklaim bahwa muktamar yang dia gelar adalah legal.

Dasar hukum yang menjadi acuan dia adalah surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditandatangani Harkristuti Harkrisnowo selaku Dirjen. Dalam surat itu dinyatakan bahwa Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa menerima susunan pengurus yang tidak ditandatangani bersamaan antara SDA selaku Ketua dan Romahurmuziy (Romi) sebagai sekjen.

Dirjen AHU menurut SDA sempat mengembalikan susunan pengurus PPP yang hanya ditandatangani oleh satu pihak saja. Kubu SDA dianjurkan islah dengan pihak Romi melalui Mahkamah Partai. "Mahkamah Partai telah bekerja sama dengan Majelis Syariah hasilnya seperti yang hari ini kita saksikan Muktamar 30 Oktober. Muktamar kita adalah muktamar legal," kata SDA saat menyampaikan pidato sambutan muktamar di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Tema muktamar PPP Suryadharma hari ini adalah 'Islah Nasional untuk Rakyat'. Tema ini diambil dengan alasan melihat kondisi masyarakat yang terpecah pasca digelarnya pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden lalu.

Perpecahan itu menurut SDA bisa dilihat dengan terbentuknya dua faksi di DPR yakni kubu Koalisi Indonesia Hebat dan kubu Koalisi Merah Putih. Akibat persaingan itu di Senayan kini ada 'dualisme' pimpinan, yakni pimpinan DPR yang dilantik Mahkamah Agung, dan pimpinan DPR tandingan.

"Oleh karenanya setelah pelantikan Presiden 20 Oktober, pelantikan menteri kabiet kerja, kini saatnya PPP menyerukan untuk islah nasional," kata SDA.

Hadir dalam muktamar PPP Suryadharma hari ini antara lain; Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Presiden PKS Anis Matta dan Ketua MPP PAN Amien Rais.

(erd/nrl)