Sutiyoso Patok Harga Pasar untuk Pembebasan Lahan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mematok harga pasar untuk pembebasan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan proyek pemerintah. Warga yang tidak bersedia diminta menyelesaikannya ke pengadilan.Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dalam sambutannya meninjau kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pengungsi tahun 2005 di Kelurahan Daan Mogot KM 15, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (15/1/2005).Harga pasar ini dipatok bukan hanya bagi pembebasan lahan yang terlewati proyek banjir kanal timur saja. Tetapi termasuk pembangunan tol, jalan kereta api, dan tempat pembuangan sampah. "Pembangunan sudah dimulai dengan pembebasan tanah secara bertahap. Namun ada kendalanya, yaitu pembebasan lahan. Jadi saya minta masyarakat yang lahannya dilewati oleh rencana pembangunan Banjir Kanal Timur agar merelakan lahannya dengan melepas harga yang wajar," kata Sutiyoso."Akhirnya Pemda DKI Jakarta mematok bila tidak ketemu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) maka dipakai harga pasar. Misalnya, NJOP Rp 300 ribu dan harga pasar Rp 400 ribu. Lalu yang kita ambil yang harga Rp 400 ribu. Kalau masyarakat tidak mau uang kita titipkan ke pengadilan," lanjutnya.Menurut Sutiyoso, dirinya telah mengajukan kepada Wapres Jusuf Kalla draf revisi Keppres No. 55 tahun 1993 tentang pembebasan tanah. "Saya ditunjuk sebagai ketua tim. anggotanya ada gubernur Jatim dan Jateng," ujar Sutiyoso.Dalam kesempatan itu, Sutiyoso meminta satuan pelaksana di tingkat provinsi agar antisipasi dan proaktif dalam penanggulangan banjir di Jakarta.Dikatakan Sutiyoso, data BMG menunjukkan curah hujan paling tinggi adalah Juanuari akhir dan Pebruari. Banjir yang terjadi di Jakarta memerlukan proses berjam-jam yang dapat dipantau dan dapat dilakukan peringatan dini sehingga cukup waktu untuk evakuasi. (aan/)