Sesalkan DPR Tandingan, Jimly: Seharusnya Partai-partai Bisa Move On

Jakarta - Perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) makin runyam setelah ada deklarasi pimpinan DPR tandingan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai hal ini mengkhawatirkan karena bisa berakibat buruk bagi masyarakat.

‎"Ini mengkawatirkan karena bisa ditangkap secara vulgar oleh rakyat, mendidik masyarakat untuk larut dalam konflik terus menerus. Jadi kita sangat sedih dan menyayangkan," kata Jimly dalam diskusi di kantor DKPP Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (30/10/2014). Hadir dalam kesempatan itu pakar hukum tata negara Refly Harun dan Said Salahuddin.

Menurut Jimly, terbelahnya dua kubu di parlemen hingga muncul DPR tandingan baru terjadi kali ini dalam sejarah Indonesia. Hal itu tak bisa dipungkiri sebagai buntut dari pelaksanaan Pilpres 2014.

"Harapan kita sebetulnya semua parpol pasca pilpres harus mulai konsolidasi internal semuanya, harus move on. Ada yang kecewa ada yang gembira tapi ya kita harus melangkah lebih lanjut pasca pemilu 2014," kata Jimly.

Jimly juga mengatakan, seharusnya komunikasi yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo, serta Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Amien Rais, bisa dilakukan oleh elite di tingkat parlemen.

"Tapi ini belum menjalar ke lapis kedua middle management, perseturuan masih saja dan itu tercermin masih terjadi pengelompokan sehingga menyebabkan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dapat reaksi keras dari KIH, sehingga muncul keputusan membentuk pimpinan DPR tandingan," paparnya.

‎"Kita perlu mendorong dialog di lapis kedua (parlemen) supaya jangan menimbulkan kesan buruk di mata rakyat," imbuh Jimly.

(iqb/trq)