"Sesuai keputusan Rapimnas, memerintahkan seluruh pengurus DPP, DPW, DPC untuk tidak menghadiri muktamar itu," kata Wasekjen PPP Arsul Sani saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/10/2014).
Arsul menegaskan muktamar itu ilegal. Ada sanksi menanti untuk kader PPP yang hadir ke acara itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suryadharma menyiapkan muktamar di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (30/10) pukul 14.00 WIB. Muktamar ini mengangkat tema Islah Nasional untuk Rakyat, tak menyebut agenda pergantian ketua umum.
(trq/nrl)











































