DPR Minta Catatan Menteri Jokowi Dibuka, KPK: Kami Tak Bisa Didesak

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyebut akan segera memanggil KPK guna meminta agar lembaga anti korupsi itu membuka catatan soal rekomendasi para menteri yang pernah diminta Presiden Joko Widodo. KPK tak mau membuka data-data itu dan menegaskan bahwa mereka tak bisa didesak.

"‎Itu dokumen confidential, hanya untuk presiden dan tidak akan dibuka selain untuk presiden," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2014).

Johan menegaskan, yang berhak membuka data itu adalah Presiden Jokowi. Meski komisi III mendesak agar KPK membuka rekam jejak para menteri, hal itu tak akan dilakukan.

"Ini domainnya KPK dan presiden, jangan desak KPK. Presiden yang berwenang untuk membuka, karena pada saat kami serahkan pun dalam keadaan tersegel," tegas Johan.

Sebelumnya, Benny K Harman selaku Wakil Ketua Komisi III mengaku akan segera memanggil KPK. Benny mengaku ingin mengetahui isi rekomendasi KPK kepada presiden soal rekam jejak para menteri.

"Kami akan minta KPK membuka nama-nama yang ditandai merah atau kuning sehingga semuanya jelas. Kalau tidak mau ya kita tanya ke Presiden secara resmi," ucap Benny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat‎.

(kha/ahy)