.webp)
"Mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpu tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lebih demokratis dan berkeadilan antara lain dalam hal menemukan pimpinan alat kelengkapan dewan," kata Romahurmuziy saat membacakan hasil keputusan Rapimnas di Hotel Crown Plaza Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Rabu (29/10/2014).
Ia menilai UU MD3 yang saat ini berlaku sangat tak demokratis dan membuat partai-partai anggota Koalisi Merah Putih menguasai kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan.
UU MD3 membuat partai pemenang pemilu tak lantas menguasai parlemen. Setiap kelompok partai diminta membuat paket pimpinan yang akan dipilih dalam paripurna. Dalam Pemilihan pimpinan DPR dan MPR, PPP sama sekali tak memiliki kursi padahal saat itu masih bergabung dengan Koalisi Merah Putih.
Ia juga meminta fraksi PPP di DPR melayangkan surat protes dan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang mereka nilai memaksakan kehendak sendiri. Ini adalah imbas dari runutan peristiwa pembentukan anggota fraksi PPP yang baru versi kubu Suryadharma Ali (SDA).
Saat paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kemarin, politikus PPP Hasrul Azwar yang ditunjuk Romi menjadi ketua fraksi PPP menyatakan penolakannya atas pengesahan pimpinan fraksi versi SDA oleh pimpinan dewan. Hasrul membanting meja dan maju ke meja pimpinan sidang.
Meski ditentang banyak kalangan, Romi terkesan membela Hasrul. Ia tak menyebut Hasrul membanting meja. Ia justru meminta orang-orang melihat alasan Hasrul yang maju ke meja pimpinan sidang karena tak didengar aspirasinya.
"Itu bukan tindakan sengaja untuk membanting meja. Itu karena dia terburu-buru mengejar para pimpinan dewan," ujar Romi.
(bil/bal)
